Swasembada Pangan Kau Janjikan, Banjir Impor Ku Dapat !

Swasembada Pangan Kau Janjikan, Banjir Impor Ku Dapat !
Oleh : Slamet Sutresno, S.Kom, M.Pd.

Kedaulatan pangan menjadi satu dari sembilan program prioritas Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tertuang dalam Nawacita. Pada awal kepemimpinannya, ia menargetkan kedaulatan pangan lewat swasembada bisa terlaksana dalam tiga tahun.

Jauh panggang dari api. Alih-alih swasembada pangan, komoditas pangan impor malah membanjiri Indonesia. Beras, misalnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2014, impor beras tembus 844 ribu ton. Setahun setelah pemerintahan berjalan, impor beras naik tipis 861 ribu ton. 

Kemudian, pemerintah kembali mengimpor beras sebanyak 1,28 juta ton pada 2016, dan sempat turun menjadi hanya 305 ribu ton pada 2017. Tahun lalu, impor beras kembali meroket hampir mencapai tujuh kali lipat tahun sebelumnya menjadi 2,25 juta ton.

Namun, jangan pikir impor beras tersebut berjalan mulus. Kebijakan impor ini pun sempat menjadi polemik. Silang pendapat terjadi antar pembantu Jokowi. Kementerian Pertanian, misalnya, kekeh dengan kondisi surplus beras sebanyak 12,61 juta ton pada 2018. Meski, kenyataannya, harga beras terus menanjak, baik di tingkat grosir maupun eceran.

Komoditas lain yang juga diimpor, yaitu gula. Impor gula dilakukan setiap tahun, diikuti dengan penambahan jumlah impor gula. Tahun 2014, impor gula tercatat 2,96 juta ton. Sementara, akhir tahun lalu, angkanya sudah mencapai 5,02 juta ton. 

Impor gula ini pun tak terbebas dari kritik. Apalagi, Gula Kristal Rafinasi (GKR) bocor ke pasar, sehingga berakibat pada produksi petani yang tak terserap sempurna. Selain itu, komoditas garam industri juga diimpor setiap tahun. Tahun 2014 impor garam terpantau sebesar 2,26 juta ton. Sempat ditekan pada 2015 menjadi 1,86 juta ton. Namun, kembali melonjak pada 2016 menjadi 2,14 juta ton. Impor garam kembali bertambah menjadi 2,55 juta ton pada 2017 dan sebesar 2,83 juta ton pada 2018.

Banyaknya komoditas pangan yang diimpor menuai banyak kritik dari masyarakat. Para pengamat ekonomi dan kebijakan menilai bahwa Pemerintah Jokowi seperti “Ugal Ugalan”. Seringnya kebijakan impor juga secara tidak langsung merupakan perlakuan yang kurang adil bagi para petani, di saat panen raya tiba, harga menjadi lebih murah karena banyaknya barang impor dipasaran.

Koordinasi antar Lembaga dan Kementerian juga tidak berjalan begitu baik, masing-masing lembaga memiliki data tersendiri yang juga berbeda beda, ini sangat berbahaya dalam pengambilan sebuah kebijakan.

5 Tahun sudah Jokowi dan Kabinetnya bekerja, namun sampai saat ini belum terasa dampak adanya pembenahan pada sector pertanian dan pangan. Hanya terlihat kisah klasik yang berulang (Stok Berkurang à Harga Naik à Impor) begitu seterusnya.

Kedaulatan pangan menjadi satu dari sembilan program prioritas Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tertuang dalam Nawacita. Pada awal kepemimpinannya, ia menargetkan kedaulatan pangan lewat swasembada bisa terlaksana dalam tiga tahun.

Jauh panggang dari api. Alih-alih swasembada pangan, komoditas pangan impor malah membanjiri Indonesia. Beras, misalnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2014, impor beras tembus 844 ribu ton. Setahun setelah pemerintahan berjalan, impor beras naik tipis 861 ribu ton. 

Kemudian, pemerintah kembali mengimpor beras sebanyak 1,28 juta ton pada 2016, dan sempat turun menjadi hanya 305 ribu ton pada 2017. Tahun lalu, impor beras kembali meroket hampir mencapai tujuh kali lipat tahun sebelumnya menjadi 2,25 juta ton.

Namun, jangan pikir impor beras tersebut berjalan mulus. Kebijakan impor ini pun sempat menjadi polemik. Silang pendapat terjadi antar pembantu Jokowi. Kementerian Pertanian, misalnya, kekeh dengan kondisi surplus beras sebanyak 12,61 juta ton pada 2018. Meski, kenyataannya, harga beras terus menanjak, baik di tingkat grosir maupun eceran.

Komoditas lain yang juga diimpor, yaitu gula. Impor gula dilakukan setiap tahun, diikuti dengan penambahan jumlah impor gula. Tahun 2014, impor gula tercatat 2,96 juta ton. Sementara, akhir tahun lalu, angkanya sudah mencapai 5,02 juta ton. 

Impor gula ini pun tak terbebas dari kritik. Apalagi, Gula Kristal Rafinasi (GKR) bocor ke pasar, sehingga berakibat pada produksi petani yang tak terserap sempurna. Selain itu, komoditas garam industri juga diimpor setiap tahun. Tahun 2014 impor garam terpantau sebesar 2,26 juta ton. Sempat ditekan pada 2015 menjadi 1,86 juta ton. Namun, kembali melonjak pada 2016 menjadi 2,14 juta ton. Impor garam kembali bertambah menjadi 2,55 juta ton pada 2017 dan sebesar 2,83 juta ton pada 2018.

Banyaknya komoditas pangan yang diimpor menuai banyak kritik dari masyarakat. Para pengamat ekonomi dan kebijakan menilai bahwa Pemerintah Jokowi seperti “Ugal Ugalan”. Seringnya kebijakan impor juga secara tidak langsung merupakan perlakuan yang kurang adil bagi para petani, di saat panen raya tiba, harga menjadi lebih murah karena banyaknya barang impor dipasaran.

Koordinasi antar Lembaga dan Kementerian juga tidak berjalan begitu baik, masing-masing lembaga memiliki data tersendiri yang juga berbeda beda, ini sangat berbahaya dalam pengambilan sebuah kebijakan.

5 Tahun sudah Jokowi dan Kabinetnya bekerja, namun sampai saat ini belum terasa dampak adanya pembenahan pada sector pertanian dan pangan. Hanya terlihat kisah klasik yang berulang (Stok Berkurang à Harga Naik à Impor) begitu seterusnya.