Dibalik Mahalnya Harga Bawang Putih, ada “Lezatnya Impor”!

Dibalik Mahalnya Harga Bawang Putih, ada “Lezatnya Impor”!
Oleh : Slamet Sutresno, S.Kom, M.Pd.

Bulan Ramadan telah datang, Hari Raya Idul Fitri 2019 pun bakal menjelang. Sejauh ini, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam upaya mewujudkan kemandirian pangan. Ketahanan pangan saja tak cukup, namun harus berfokus pada kemandirian pangan. Mengapa? Data Global Food Security Index menyebutkan saat ini Indonesia berada pada peringkat 69, tertinggal dari Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Singapura.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih melanjutkan rezim impor pangan yang tak berkesudahan. Hal ini menunjukkan kalau pemerintah saat ini masih belum mampu mewujudkan kedaulatan dan swasembada pangan. Rezim impor pangan berlanjut lantaran produksi dalam negeri tidak memenuhi kebutuhan.

Memasuki bulan Ramadan tahun ini, berbagai kebutuhan pokok dipasaran mulai merangkak naik, mulai dari Telor, Ayam Potong, Cabai, Bawang Merah dan yang paling tinggi kenaikannya adalah Bawang Putih. Alasannya tentu klasik, permintaan naik ketika Ramadan sampai menjelang Idul Fitri. Saat ini harga Bawang Putih dipasaran mencapai rata rata diangka 65 ribu rupiah per Kilogram, yang sebelumnya hanya berkisar antara 30 sampai dengan 35 ribu per kilogram. Artinya naik lebih dari 100%.

Tak ayal, pemerintah langsung mengambil kebijakan untuk melakukan impor. Kementerian Perdagangan menerbitkan izin impor lebih dari 200 ribu ton bawang putih untuk membanjiri pasar dalam negeri. Dengan harapan untuk menekan tingginya harga pasaran.

Terkait isu pangan ini, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, mengungkapkan, para mafia pangan yang mempermainkan harga bawang putih bisa memperoleh keuntungan hingga Rp19 triliun dalam setahun. Keuntungan tersebut, menurut Amran, diperoleh dari selisih harga yang sangat besar dari produsen ke tangan konsumen. Semua itu perburuan rente ekonomi

Amran mengatakan, harga jual bawang putih di Cina Rp5.600 per kg, sedangkan harga bersih masuk Indonesia berkisar Rp8.000 hingga Rp10 ribu per kg. Sementara, harga jual di tingkat konsumen mencapai Rp35 ribu hingga Rp50 ribu per kg. Jadi, keuntungan Rp19 triliun itu, sangat menyakitkan kaum tani dan masyarakat. Inilah kejahatan ekonomi yang di luar batas

Disisi lain, para petani kita berupaya keras untuk menyelamatkan hidup mereka yang bergantung dari hasil pertanian. Mereka berjuang sekuat tenaga untuk mengamankan produksi pertaniannya dari berbagai kemungkinan terjadinya gagal panen seperti hama, ketersediaan air, kekurangan pupuk, belum lagi masalah cuaca. Namun elite penguasa/pengusaha justru memburu rente dari impor pangan untuk kepentingan bercokol mereka yakni meraup duit dan kuasa, dengan mengorbankan aspirasi dan kepentingan kaum tani.

Di era Nawa Cita Jokowi terbukti, daya saing produk pertanian Indonesia masih tidak mampu menghadapi berbagai permasalahan kebutuhan pangan dalam negeri, sedangkan impor lebih mudah masuk. Walhasil, ketergantungan impor semakin tinggi, khususnya pada barang kebutuhan pokok, seperti beras, gula, kedelai, bawang putih, dan daging. Sedangkan untuk bahan baku industri, sekitar 60% masih berasal dari pasokan impor.

Betatapun, kebijakan impor pangan dinilai belum efektif untuk menstabilkan harga. Selagi belum ada niat dan upaya yang sungguh sungguh oleh pemerintah dalam membenahi sector pertanian dalam negeri, maka persoalan pangan dalam negeri akan selalu berlanjut terus menerus, itu artinya bahwa petani akan selalu dirugikan, dan konsumen akan selalu berhadapan dengan mahalnya harga pangan yang selalu naik dari waktu ke waktu.

Hanya dengan pembenahan sector pertanian maka bisa dicapai ketahanan pangan, yang selanjutnya bisa bergerak menuju kemandirian pangan. Itu kalau pemerintah serius dan fokus pada pangan, sebab selama ini yang terjadi justru sebaliknya. Entah mengapa kok begini pak presiden.