Swasembada Pangan Kau Janjikan, Banjir Impor Ku Dapat !

Swasembada Pangan Kau Janjikan, Banjir Impor Ku Dapat !
Oleh : Slamet Sutresno, S.Kom, M.Pd.

Kedaulatan pangan menjadi satu dari sembilan program prioritas Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tertuang dalam Nawacita. Pada awal kepemimpinannya, ia menargetkan kedaulatan pangan lewat swasembada bisa terlaksana dalam tiga tahun.

Jauh panggang dari api. Alih-alih swasembada pangan, komoditas pangan impor malah membanjiri Indonesia. Beras, misalnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2014, impor beras tembus 844 ribu ton. Setahun setelah pemerintahan berjalan, impor beras naik tipis 861 ribu ton. 

Kemudian, pemerintah kembali mengimpor beras sebanyak 1,28 juta ton pada 2016, dan sempat turun menjadi hanya 305 ribu ton pada 2017. Tahun lalu, impor beras kembali meroket hampir mencapai tujuh kali lipat tahun sebelumnya menjadi 2,25 juta ton.

Namun, jangan pikir impor beras tersebut berjalan mulus. Kebijakan impor ini pun sempat menjadi polemik. Silang pendapat terjadi antar pembantu Jokowi. Kementerian Pertanian, misalnya, kekeh dengan kondisi surplus beras sebanyak 12,61 juta ton pada 2018. Meski, kenyataannya, harga beras terus menanjak, baik di tingkat grosir maupun eceran.

Komoditas lain yang juga diimpor, yaitu gula. Impor gula dilakukan setiap tahun, diikuti dengan penambahan jumlah impor gula. Tahun 2014, impor gula tercatat 2,96 juta ton. Sementara, akhir tahun lalu, angkanya sudah mencapai 5,02 juta ton. 

Impor gula ini pun tak terbebas dari kritik. Apalagi, Gula Kristal Rafinasi (GKR) bocor ke pasar, sehingga berakibat pada produksi petani yang tak terserap sempurna. Selain itu, komoditas garam industri juga diimpor setiap tahun. Tahun 2014 impor garam terpantau sebesar 2,26 juta ton. Sempat ditekan pada 2015 menjadi 1,86 juta ton. Namun, kembali melonjak pada 2016 menjadi 2,14 juta ton. Impor garam kembali bertambah menjadi 2,55 juta ton pada 2017 dan sebesar 2,83 juta ton pada 2018.

Banyaknya komoditas pangan yang diimpor menuai banyak kritik dari masyarakat. Para pengamat ekonomi dan kebijakan menilai bahwa Pemerintah Jokowi seperti “Ugal Ugalan”. Seringnya kebijakan impor juga secara tidak langsung merupakan perlakuan yang kurang adil bagi para petani, di saat panen raya tiba, harga menjadi lebih murah karena banyaknya barang impor dipasaran.

Koordinasi antar Lembaga dan Kementerian juga tidak berjalan begitu baik, masing-masing lembaga memiliki data tersendiri yang juga berbeda beda, ini sangat berbahaya dalam pengambilan sebuah kebijakan.

5 Tahun sudah Jokowi dan Kabinetnya bekerja, namun sampai saat ini belum terasa dampak adanya pembenahan pada sector pertanian dan pangan. Hanya terlihat kisah klasik yang berulang (Stok Berkurang à Harga Naik à Impor) begitu seterusnya.

Kedaulatan pangan menjadi satu dari sembilan program prioritas Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tertuang dalam Nawacita. Pada awal kepemimpinannya, ia menargetkan kedaulatan pangan lewat swasembada bisa terlaksana dalam tiga tahun.

Jauh panggang dari api. Alih-alih swasembada pangan, komoditas pangan impor malah membanjiri Indonesia. Beras, misalnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2014, impor beras tembus 844 ribu ton. Setahun setelah pemerintahan berjalan, impor beras naik tipis 861 ribu ton. 

Kemudian, pemerintah kembali mengimpor beras sebanyak 1,28 juta ton pada 2016, dan sempat turun menjadi hanya 305 ribu ton pada 2017. Tahun lalu, impor beras kembali meroket hampir mencapai tujuh kali lipat tahun sebelumnya menjadi 2,25 juta ton.

Namun, jangan pikir impor beras tersebut berjalan mulus. Kebijakan impor ini pun sempat menjadi polemik. Silang pendapat terjadi antar pembantu Jokowi. Kementerian Pertanian, misalnya, kekeh dengan kondisi surplus beras sebanyak 12,61 juta ton pada 2018. Meski, kenyataannya, harga beras terus menanjak, baik di tingkat grosir maupun eceran.

Komoditas lain yang juga diimpor, yaitu gula. Impor gula dilakukan setiap tahun, diikuti dengan penambahan jumlah impor gula. Tahun 2014, impor gula tercatat 2,96 juta ton. Sementara, akhir tahun lalu, angkanya sudah mencapai 5,02 juta ton. 

Impor gula ini pun tak terbebas dari kritik. Apalagi, Gula Kristal Rafinasi (GKR) bocor ke pasar, sehingga berakibat pada produksi petani yang tak terserap sempurna. Selain itu, komoditas garam industri juga diimpor setiap tahun. Tahun 2014 impor garam terpantau sebesar 2,26 juta ton. Sempat ditekan pada 2015 menjadi 1,86 juta ton. Namun, kembali melonjak pada 2016 menjadi 2,14 juta ton. Impor garam kembali bertambah menjadi 2,55 juta ton pada 2017 dan sebesar 2,83 juta ton pada 2018.

Banyaknya komoditas pangan yang diimpor menuai banyak kritik dari masyarakat. Para pengamat ekonomi dan kebijakan menilai bahwa Pemerintah Jokowi seperti “Ugal Ugalan”. Seringnya kebijakan impor juga secara tidak langsung merupakan perlakuan yang kurang adil bagi para petani, di saat panen raya tiba, harga menjadi lebih murah karena banyaknya barang impor dipasaran.

Koordinasi antar Lembaga dan Kementerian juga tidak berjalan begitu baik, masing-masing lembaga memiliki data tersendiri yang juga berbeda beda, ini sangat berbahaya dalam pengambilan sebuah kebijakan.

5 Tahun sudah Jokowi dan Kabinetnya bekerja, namun sampai saat ini belum terasa dampak adanya pembenahan pada sector pertanian dan pangan. Hanya terlihat kisah klasik yang berulang (Stok Berkurang à Harga Naik à Impor) begitu seterusnya.

Dibalik Mahalnya Harga Bawang Putih, ada “Lezatnya Impor”!

Dibalik Mahalnya Harga Bawang Putih, ada “Lezatnya Impor”!
Oleh : Slamet Sutresno, S.Kom, M.Pd.

Bulan Ramadan telah datang, Hari Raya Idul Fitri 2019 pun bakal menjelang. Sejauh ini, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam upaya mewujudkan kemandirian pangan. Ketahanan pangan saja tak cukup, namun harus berfokus pada kemandirian pangan. Mengapa? Data Global Food Security Index menyebutkan saat ini Indonesia berada pada peringkat 69, tertinggal dari Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Singapura.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih melanjutkan rezim impor pangan yang tak berkesudahan. Hal ini menunjukkan kalau pemerintah saat ini masih belum mampu mewujudkan kedaulatan dan swasembada pangan. Rezim impor pangan berlanjut lantaran produksi dalam negeri tidak memenuhi kebutuhan.

Memasuki bulan Ramadan tahun ini, berbagai kebutuhan pokok dipasaran mulai merangkak naik, mulai dari Telor, Ayam Potong, Cabai, Bawang Merah dan yang paling tinggi kenaikannya adalah Bawang Putih. Alasannya tentu klasik, permintaan naik ketika Ramadan sampai menjelang Idul Fitri. Saat ini harga Bawang Putih dipasaran mencapai rata rata diangka 65 ribu rupiah per Kilogram, yang sebelumnya hanya berkisar antara 30 sampai dengan 35 ribu per kilogram. Artinya naik lebih dari 100%.

Tak ayal, pemerintah langsung mengambil kebijakan untuk melakukan impor. Kementerian Perdagangan menerbitkan izin impor lebih dari 200 ribu ton bawang putih untuk membanjiri pasar dalam negeri. Dengan harapan untuk menekan tingginya harga pasaran.

Terkait isu pangan ini, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, mengungkapkan, para mafia pangan yang mempermainkan harga bawang putih bisa memperoleh keuntungan hingga Rp19 triliun dalam setahun. Keuntungan tersebut, menurut Amran, diperoleh dari selisih harga yang sangat besar dari produsen ke tangan konsumen. Semua itu perburuan rente ekonomi

Amran mengatakan, harga jual bawang putih di Cina Rp5.600 per kg, sedangkan harga bersih masuk Indonesia berkisar Rp8.000 hingga Rp10 ribu per kg. Sementara, harga jual di tingkat konsumen mencapai Rp35 ribu hingga Rp50 ribu per kg. Jadi, keuntungan Rp19 triliun itu, sangat menyakitkan kaum tani dan masyarakat. Inilah kejahatan ekonomi yang di luar batas

Disisi lain, para petani kita berupaya keras untuk menyelamatkan hidup mereka yang bergantung dari hasil pertanian. Mereka berjuang sekuat tenaga untuk mengamankan produksi pertaniannya dari berbagai kemungkinan terjadinya gagal panen seperti hama, ketersediaan air, kekurangan pupuk, belum lagi masalah cuaca. Namun elite penguasa/pengusaha justru memburu rente dari impor pangan untuk kepentingan bercokol mereka yakni meraup duit dan kuasa, dengan mengorbankan aspirasi dan kepentingan kaum tani.

Di era Nawa Cita Jokowi terbukti, daya saing produk pertanian Indonesia masih tidak mampu menghadapi berbagai permasalahan kebutuhan pangan dalam negeri, sedangkan impor lebih mudah masuk. Walhasil, ketergantungan impor semakin tinggi, khususnya pada barang kebutuhan pokok, seperti beras, gula, kedelai, bawang putih, dan daging. Sedangkan untuk bahan baku industri, sekitar 60% masih berasal dari pasokan impor.

Betatapun, kebijakan impor pangan dinilai belum efektif untuk menstabilkan harga. Selagi belum ada niat dan upaya yang sungguh sungguh oleh pemerintah dalam membenahi sector pertanian dalam negeri, maka persoalan pangan dalam negeri akan selalu berlanjut terus menerus, itu artinya bahwa petani akan selalu dirugikan, dan konsumen akan selalu berhadapan dengan mahalnya harga pangan yang selalu naik dari waktu ke waktu.

Hanya dengan pembenahan sector pertanian maka bisa dicapai ketahanan pangan, yang selanjutnya bisa bergerak menuju kemandirian pangan. Itu kalau pemerintah serius dan fokus pada pangan, sebab selama ini yang terjadi justru sebaliknya. Entah mengapa kok begini pak presiden.

Pemindahan Ibukota, Rencana Besar Penuh Pro dan Kontra…

Pemindahan Ibukota, Rencana Besar Penuh Pro dan Kontra…
Oleh : Slamet Sutresno, S.Kom, M.Pd.

Rencana pemerintah memindahkan ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta kembali mencuat. Di Kantor Presiden, Senin (29/4/2019) lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas mengenai rencana tersebut. Tatkala memberikan pengantar, Presiden menyatakan gagasan memindahkan ibu kota telah ada sejak era presiden pertama sekaligus proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Ir Soekarno.

Akan tetapi, menurut Jokowi, rencana itu timbul tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang. Eks gubernur DKI Jakarta itu menekankan, pemindahan ibu kota memerlukan persiapan matang dan detail, baik dari sisi pilihan lokasi maupun pembiayaan. Kepala negara juga meyakini gagasan besar itu bisa terwujud apabila dipersiapkan dengan baik. Lalu, bagaimana memandang rencana teranyar pemerintahan Jokowi tersebut? Status dan masalah Jakarta DKI Jakarta merupakan ibu kota NKRI.

Dalam perkembangannya, Jakarta tidak hanya berperan sebagai ibu kota, melainkan juga sebagai pusat bisnis. Indikator sederhananya adalah begitu banyak kantor perusahaan ternama dari dalam dan luar negeri berdiri. Pun, pusat perbelanjaan mulai level supermarket hingga mal. Jumlah penduduknya juga terus bertambah hingga melampaui 10 juta jiwa. Adapun dari sisi makroekonomi status Jakarta sebagai pusat bisnis tergambar dari kontribusi kota terhadap produk domestik bruto (PDB).

Dalam beberapa tahun terakhir kota yang dulu bernama Batavia ini menyumbang sekitar 15 persen hingga 17 persen terhadap PDB Indonesia. Pangsa pasar terbesar kontribusi ekonomi ibu kota berada di wilayah Jakarta Pusat. Namun, di balik status Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis, ada dampak negatif yang timbul. Macet dan banjir hanyalah dua di antara beragam masalah yang melanda ibu kota. Dalam survei sebuah lembaga internasional pada 2016, Jakarta dinobatkan sebagai kota dengan kemacetan terburuk di dunia. Sementara terkait banjir, sejarah mencatat enam kali banjir besar melanda ibu kota, mulai dari 1918, 1979, 1996, 2002, 2007, dan 2013.

Mulanya ada tiga opsi perihal pemindahan ibu kota. Pertama, ibu kota tetap di Jakarta, namun daerah seputaran Istana Kepresidenan Jakarta dan Monas dikhususkan untuk kantor-kantor pemerintahan, kementerian, dan lembaga. Kedua, pusat pemerintahan pindah ke luar Jakarta, tapi masih berada dalam radius 50 kilometer hingga 70 kilometer dari Jakarta. Ketiga, memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa, khususnya mengarah ke kawasan timur Indonesia.

Jokowi memilih opsi ketiga. Logiskah? Pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa bisa dikatakan sebagai pilihan logis, apalagi jika melihat beragam masalah yang mendera kota yang juga pernah bernama Jayakarta ini. Selain itu, ibu kota yang berpindah juga dapat bermakna kepada pemerataan perekonomian Indonesia. Mengapa? Singkat cerita, Jakarta merupakan motor utama perekonomian Indonesia dengan PDB mencapai Rp 2.559,17 triliun (data 2018) atau naik dari tahun sebelumnya Rp 2.365,36 triliun.

Terlepas dari beberapa pengaruh positif, pemerintah perlu mencermati berbagai tantangan sebelum memindahkan ibu kota. Tantangan pertama adalah dasar hokum, status DKI Jakarta sebagai ibu kota negara mendasarkan pada UU Nomor 29 Tahun 2007. Untuk itu, begitu lokasi sudah ditentukan, pemerintah perlu segera mengajukan revisi UU tersebut. Walau terlihat mudah, pemerintah harus serius menyusun draft revisi UU itu agar tak ada masalah hukum di kemudian hari nanti.

Kedua adalah anggaran. Kementerian PPN/Bappenas memproyeksikan kebutuhan anggaran Rp 466 triliun demi memuluskan rencana ini. Sebuah nominal yang tidak sedikit. Membebankan seluruh ongkos kepada APBN sekalipun dengan skema multiyears jelas bukan jalan keluar yang bijak. Apalagi ditengah tengah pertumbuhan ekonomi yang kurang begitu baik, ditambah lagi dengan hutang Negara yang jumlahnya sangat besar, mencapai 5.000 Triliyun rupiah.

Oleh karenanya banyak masyarakat yang tidak sependapat (kontra) mengenai rencana pemindahan ibukota tersebut. Karena dikhawatirkan akan sangat membebani APBN yang pada ujungnya dapat menyengsarakan rakyat. Disisi lain masih banyak prioritas program pemerintah yang harus segera mendapat perhatian dan penanganan seperti Defisit Anggaran BPJS, Penambahan Anggaran untuk Pertahanan, Pemberian Subsidi Pangan dan Listrik untuk masyarakat, dan seterusnya, yang tentunya sejalan dengan Visi dan Misi Presiden Jokowi.

Adapun tantangan ketiga adalah urusan teknis lapangan. Di sini pemerintah dipimpin Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang perlu segera mengadakan studi terperinci mengenai desain ibu kota baru nanti. Sejarah pemindahan ibu kota dari negara-negara lain seperti Malaysia dan Brasil dapat dijadikan contoh. Namun, satu hal yang pasti, jangan sampai kebijakan ini malah berdampak negatif kepada lingkungan akibat kekhawatiran deforestasi.

Untuk itu, mari nantikan langkah pemerintah selanjutnya terkait rencana kebijakan tersebut…

Rindu Menulis

Alhamdulillah, beberapa hari lagi kita akan segera memasuki Bulan Suci Ramadhan 1440 H. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan rahmat oleh Alloh SWT, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik.

Tak terasa setahun berlalu begitu cepat semenjak pertama kalinya saya mulai aktif di blog dan mengisi beberapa catatan didalamnya. Memang selama setahun saya tidak terlalu produktif dalam menghasilkan tulisan tulisan, hal itu tentu karena berbagai kesibukan yang cukup menyita waktu sehingga membuat produktifitas menulis saya menjadi sangat berkurang.

Dan menjelang Ramadhan tahun ini, tiba tiba hasrat menulis saya muncul kembali. Bulan suci ramadhan biasanya adalah waktu terbaik saya dalam menghasilkan beberapa tulisan. Ketika masuk bulan suci ramadhan saya sengaja meniatkan diri untuk membatasi aktifitas, agar punya banyak waktu untuk lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta tentunya, melalui beragam aktifitas ibadah baik wajib maupun sunnah. Nah salah satunya biasanya saya isi dengan menulis juga membaca.

Saya mengajak juga rekan rekan pembaca sekalian, mari kita manfaatkan dengan sebaik baiknya waktu yang ada dengan kegiatan yang positif. Kegiatan menulis dan membaca adalah salah satu kegiatan positif yang dapat menambah ilmu, wawasan, dan juga pengalaman. Mari kita tingkatkan budaya Literasi agar menjadi Insan yang berwawasan dan kompetitif.